TIMES INDRAMAYU, SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (DPRD Jatim) mendorong program Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk lebih dioptimalkan ditengah banyaknya pemutusan hubungan kerja. Salah satu program itu adalah Millenium Job Centre (MJC).  

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Hj. Wara Sundari Renny Pramana, menilai program Millenium Job Center (MJC) belum mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan secara fundamental di tengah maraknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).

Perempuan yang akrab disapa Bunda Renny ini mengatakan, meski dirancang sebagai platform pelatihan, pendampingan, dan akses kerja bagi generasi muda, MJC masih menghadapi sejumlah kelemahan. 

“Program ini lebih banyak menekankan pelatihan digital dan kerja berbasis proyek dalam pengembangan hasil UMKM. Nnmun belum menyasar sektor riil seperti pertanian dsn industri manufaktur yang sejatinya menjadi penyerap tenaga kerja terbesar,” tegasnya, Minggu (21/9/2025).

Bunda Renny, sapaan akrabnya, mengungkapkan, berdasarkan data BPS Jawa Timur per Februari 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jatim mencapai 3,61 persen atau setara 894,5 ribu orang. 

Angka ini memang menurun dibanding Agustus 2024 sebesar 4,19 persen, namun tetap menempatkan Jatim sebagai provinsi dengan jumlah pengangguran terbesar ketiga di Indonesia.

"Sehingga ini perlu disikapi. Dan program MJC harus menjadi salah satu upaya dalam mengatasi pengangguran terbuka," ucapnya.

"Ingat MJC juga merupakan bagian dari program Nawa Bhakti Satya Jatim Kerja, yang tujuannya jiga untuk memperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi di Jawa Timur," lanjutnya.

Menurut Bunda Renny, problem lain yang harus mendapat perhatian adalah soal jangkauan program. Peserta MJC masih didominasi kalangan muda perkotaan dengan akses internet dan perangkat memadai, sementara pemuda desa, lulusan SMK, dan pekerja korban PHK belum banyak tersentuh. 

“Kalau tidak diperluas, MJC hanya akan dinikmati sebagian kelompok, bukan menjadi solusi menyeluruh bagi persoalan pengangguran di Jatim,” tegas politisi perempuan dari daerah pemilihan (dapil) Kediri ini.

Lebih jauh, pihaknya juga menyoroti minimnya integrasi program MJC dengan roadmap ketenagakerjaan nasional. Padahal, sinkronisasi sangat penting agar MJC tidak berjalan sendiri, melainkan sejalan dengan target pembangunan pemerintah pusat.

Karenanya, anggota Fraksi PDI Perjuangan yang juga merupakan Bendahara DPD PDIP Jatim ini, juga merekomendasikan sejumlah langkah. Antara lain, mereorientasi program MJC agar lebih menyasar sektor riil.

Memperluas akses bagi kalangan muda desa, korban PHK, dan lulusan SMK, hingga memastikan investasi yang masuk ke Jawa Timur adalah investasi berkualitas yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.

“Kami mendukung upaya pemberdayaan generasi muda, tapi jangan hanya sebatas pelatihan tanpa kepastian kerja. Yang paling penting, program ini harus memberi peluang nyata agar anak-anak muda dan meteka yang terkena PHK di Jawa Timur bisa bekerja dan berdaya di tanah kelahirannya sendiri,” pungkasnya.(*)